companydirectorylist.com  Global Business Directories and Company Directories
Search Business,Company,Industry :


Country Lists
USA Company Directories
Canada Business Lists
Australia Business Directories
France Company Lists
Italy Company Lists
Spain Company Directories
Switzerland Business Lists
Austria Company Directories
Belgium Business Directories
Hong Kong Company Lists
China Business Lists
Taiwan Company Lists
United Arab Emirates Company Directories


Industry Catalogs
USA Industry Directories














  • UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 - MKRI
    Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari ada haluan negara Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden
  • UNDANG UNDANG DASAR
    DALAM SATU NASKAH UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
  • Constitution of Indonesia - Wikipedia
    ' Basic Law of State of the Republic of Indonesia Year 1945', commonly abbreviated as UUD 1945 or UUD '45) is the supreme law and basis for all laws of Indonesia The constitution was written in June–August 1945, in the final months of the Japanese occupation of the Dutch East Indies at the end of World War II
  • UUD No. - JDIH BPK RI
    Nomor - Bentuk Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Bentuk Singkat UUD Tahun
  • Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    Dengan ditetapkannya perubahan Undang Undang Dasar ini, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal pasal
  • UUD 1945 - jdihn. go. id
    Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden
  • UUD TAHUN 1945 - Undang-Undang Dasar Negara Republik . . .
    Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-ku ra ngnya 1 3 da ri jumlah anggota Majelis Permusyawarata n Rakyat




Business Directories,Company Directories
Business Directories,Company Directories copyright ©2005-2012 
disclaimer